Pada hari Kamis, 05 Februari 2025, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Probolinggo. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dan berlangsung dengan tertib serta penuh khidmat.
Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, didampingi oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) serta seluruh Kepala Seksi (Kasi) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Sementara dari pihak PT Bank BNI Cabang Probolinggo hadir jajaran pimpinan dan perwakilan manajemen.
Adapun perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dengan PT Bank BNI Cabang Probolinggo, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, akan memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lain yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dalam sambutannya menyampaikan bahwa perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk komitmen Kejaksaan dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), khususnya bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diharapkan, kerja sama ini dapat memberikan kepastian hukum, meminimalisir potensi permasalahan hukum, serta meningkatkan efektivitas penyelesaian persoalan hukum yang dihadapi oleh PT Bank BNI Cabang Probolinggo.
Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi yang intensif demi terciptanya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan. Kegiatan ini sekaligus menjadi wujud nyata peran Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada instansi dan badan usaha milik negara guna mendukung pembangunan nasional.
